Ketua Pengadilan Agama Bima memberikan apresiasi kepada pegawai PA Bima khususnya bagi Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang memiliki kinerja dan kepatuhan dalam penyelesaian berkas perkara dalam SIPP.
Penyerahan piagam penghargaan dilakukan pada sela-sela apel pagi di Kantor Pengadilan Agama Bima. Ketua Pengadilan Agama Bima, Drs. Syarifuddin, MH. sebelum memberikan penghargaan membacakan hasil perangkingan kinerja bagi Panitera Muda dan Panitera Pengganti untuk periode bulan Januari 2020. Untuk peringkat pertama kinerja terbaik di bulan Januari 2020 ditempati oleh Maryam, BA (Panitera Pengganti). Maryam, BA pada bulan Januari 2020 memiliki kewajiban penyelesaian berkas perkara sebanyak 65 berkas dan seluruh kewajiban tersebut telah diselesaikannya tepat waktu.
Ketua PA Bima yang juga menjadi pembina apel dalam kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya bagi Panitera Muda dan Panitera Pengganti PA Bima yang telah bekerja siang dan malam guna menuntaskan seluruh pekerjaannya secara tepat waktu.
"SIPP ini merupakan salah satu faktor penilian kinerja pengadilan agama, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan semua urusan yang ada dalam aplikasi tersebut. Semoga dengan pemberian penghargaan ini menjadi pemicu bagi yang lain untuk bekerja lebih optimal lagi kedepannya" ujar beliau saat menutup apel.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.