Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu :

NO.	JENIS-JENIS PERKARA
A.	PERKAWINAN
	1. Izin Poligami
	2. Pencegahan Perkawinan
	3. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
	4. Pembatalan Perkawinan
	5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
	6. Cerai Talak
	7. Cerai Gugat
	8. Harta Bersama
	9. Penguasaan Anak / Hadhanah
	10. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
	11. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
	12. Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak
	13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
	14. Perwalian
	15. Pencabutan Kekuasaan Wali
	16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
	17. Ganti Rugi Terhadap Wali
	18. Asal Usul Anak
	19. Penolakan Kawin Campuran
	20. Itsbath Nikah
	21. Izin Kawin
	22. Dispensasi Kawin
	23. Wali Adhal
B.	EKONOMI SYARI’AH
	a. Bank Syariah
	b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
	c. Asuransi Syari’ah
	d. Reasuransi Syari’ah
	e. Reksa Dana Syari’ah
	f. Obligasi Syari’ah
	g. Sekuritas Syari’ah
	h. Pembiayaan Syari’ah
	i. Pegadaian Syari’ah
	j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah
	k. Bisnis Syari’ah
C.	KEWARISAN
D.	WASIAT
E.	HIBAH
F.	WAKAF
G.	ZAKAT/INFAQ/SHADAQAH
H.	P3HP / Penetapan Ahli Waris
I.	Lain-lain